Penguatan 3 UPT Baru di Nusakambangan Diikuti Kalapas Permisan

NUSAKAMBANGAN - Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah mendampingi Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah pada hari Rabu (27/6/2024).

Pada kesempatan tersebut Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto memberikan pengarahan mengenai pentingnya kompetensi dan attitude dalam menjalankan tugas.

Baca juga: Sejarah Terbentuknya Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat

Sebuah organisasi dapat berfungsi dengan baik apabila memenuhi 4 dimensi, yaitu sarana prasarana, nomenklaktur, sumber daya manusia, dan anggaran.

"Empat aspek itu sangat penting, yang menentukan kehidupan berorganisasi, " jelas mantan Direktur Pengamanan dan Intelejen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tersebut.

Baca juga: Tingkatkan Mutu Pelatih, Ketua Umum PSHT Pusat Secara Resmi Buka Diklat Pelatih Pencak Silat Ajaran

Sebuah organisasi akan bekerja secara optimal ketika semua aspek dimensi tersebut mampu dikelola secara maksimal.

Hal tersebut yang menjadi poin utama dalam pengarahan dan penguatan yang diberikan oleh Tejo Harwanto kepada seluruh jajaran UPT baru yang berada di Nusakambangan.

Baca juga: Rapat Tim Zona Integritas Lapas Permisan

Terdapat 3 UPT yang baru saja diresmikan di Pulau Nusakambangan. Ketiga UPT tersebut yaitu Lapas Kelas IIA Gladakan, Lapas Kelas IIA Ngaseman, dan Lapas Kelas IIB Nirbaya.

Berlangsung di Aula Lapas Ngaseman, kegiatan pengarahan dan penguatan kali ini ditujukan untuk seluruh Jajaran dari ketiga UPT tersebut.

Baca juga: 7 Warga Binaan Umat Hindu di Lapas Permisan Terima Remisi Nyepi

Kalapas Permisan Ahmad Hardi memiliki keyakinan yang optimis bahwa ketiga UPT baru yang ada di Pulau Nusakambangan tersebut akan menjadi UPT yang baik dalam sistem organisasinya.

"Semoga melalui pengarahan dan penguatan dari Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah ini UPT baru di Pulau Nusakambangan dapat berjalan dan berfungsi dengan baik, " jelasnya.

Baca juga: Lapas Permisan Siap Wujudkan Target 100?paian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan ZI di Kemenkumham